Maxim Indonesia secara resmi menanggapi rencana pemerintah yang akan membatasi bagi hasil aplikator transportasi daring maksimal sebesar 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Melalui keterangan tertulis pada Selasa, 5 Mei 2026, Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, menegaskan bahwa struktur komisi 15 persen yang diterapkan perusahaannya saat ini adalah angka paling ideal untuk menjaga keseimbangan ekosistem industri transportasi online nasional. Maxim menilai, kebijakan pemangkasan komisi menjadi 8 persen perlu dikaji lebih mendalam agar tidak mengganggu stabilitas operasional yang selama ini dinilai sudah cukup kompetitif bagi mitra pengemudi maupun konsumen.
Isu mengenai pembatasan bagi hasil ini memang menjadi bola panas bagi para pelaku industri transportasi daring. Selama ini, tarif yang dibayarkan konsumen tidak hanya menjadi pendapatan bagi pengemudi, tetapi juga harus menutupi biaya operasional infrastruktur teknologi, pengembangan aplikasi, hingga layanan pendukung lainnya. Jika pemerintah memaksakan angka 8 persen secara seragam tanpa membedakan model bisnis masing-masing perusahaan, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran keseimbangan pasar. Hal ini berisiko memicu kenaikan tarif bagi konsumen atau justru menekan margin operasional perusahaan yang pada akhirnya bisa berdampak pada pengurangan insentif atau program kesejahteraan mitra.
Dari sisi dampak ekonomi, perdebatan ini menyentuh inti dari ekonomi berbagi (sharing economy) yang dianut oleh layanan transportasi online. Apabila kebijakan restriktif diterapkan tanpa dialog yang matang, industri ini berpotensi mengalami disrupsi yang tidak diinginkan. Jika biaya operasional perusahaan tidak lagi tertutupi oleh komisi yang ada, inovasi teknologi dan perluasan jangkauan layanan bisa melambat. Di sisi lain, mitra pengemudi memang membutuhkan jaminan pendapatan yang layak di tengah tingginya biaya perawatan kendaraan dan inflasi. Tantangannya adalah bagaimana pemerintah bisa merumuskan regulasi yang tidak hanya berpihak pada angka presentase, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekosistem agar tetap inklusif.
Lebih jauh, Maxim menekankan bahwa mereka belum menerima salinan resmi Perpres 27/2026 tersebut. Oleh karena itu, perusahaan berkomitmen untuk melakukan studi komprehensif terkait implikasi regulasi ini sebelum mengambil langkah strategis lebih lanjut. Maxim mengklaim bahwa komisi yang mereka tetapkan saat ini merupakan salah satu yang paling rendah dan kompetitif di pasar. Fokus mereka saat ini lebih diarahkan pada perlindungan sosial mitra, seperti integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan pemberian santunan melalui Yayasan Pengemudi Selamat Sejahtera (YPSSI), termasuk perhatian khusus bagi mitra pengemudi penyandang disabilitas.
Pemerintah memang memegang peranan krusial sebagai regulator untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak. Namun, pendekatan "satu ukuran untuk semua" (one size fits all) sering kali menjadi bumerang dalam industri digital yang sangat dinamis. Dialog yang lebih partisipatif antara pemerintah, aplikator, dan perwakilan pengemudi menjadi mutlak diperlukan sebelum aturan tersebut ditegakkan.
Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan transportasi daring di masa depan tidak bisa hanya diukur dari besaran bagi hasil semata. Kesejahteraan mitra pengemudi harus berjalan beriringan dengan kesehatan finansial perusahaan penyedia platform. Jika ekosistem ini dipaksa masuk ke dalam aturan yang terlalu kaku tanpa mempertimbangkan realitas operasional, bukan tidak mungkin aksesibilitas transportasi bagi masyarakat luas justru akan terancam. Stabilitas industri adalah kunci utama agar layanan ini tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat modern di Indonesia.
